Ketua DPRD Muratara, Devi Arianto, menjelaskan bahwa pihaknya akan mengevaluasi seluruh usulan program dari OPD berdasarkan prinsip manfaat langsung bagi masyarakat. Ia menyatakan bahwa setiap rupiah dalam anggaran harus memiliki hasil yang bisa dirasakan publik.
“Jangan sampai ada program yang hanya bagus di atas kertas, tapi tidak menyentuh masyarakat. Kami tidak akan kompromi dengan hal itu,” ujar Devi tegas.
Dalam kesempatan ini, sejumlah anggota dewan juga menyuarakan harapan agar perubahan KUA-PPAS diarahkan pada sektor yang selama ini masih tertinggal, seperti pelayanan dasar, infrastruktur jalan penghubung desa, dan penguatan ekonomi lokal.
DPRD Muratara mendorong agar OPD dalam merancang ulang KUA-PPAS tetap memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat pascapandemi, serta proyeksi kebutuhan lima tahun ke depan. Komitmen dewan adalah membangun pondasi fiskal yang berkelanjutan.
Paripurna ini menjadi titik awal pembahasan teknis lintas komisi yang akan mengupas setiap program, baik dari sisi efektivitas, efisiensi, maupun kesesuaian regulasi. DPRD memastikan bahwa perubahan anggaran tidak hanya legal secara hukum, tetapi juga rasional dan fungsional.
“Ini bukan hanya tentang angka, tetapi tentang kualitas belanja publik. Dan kami sebagai wakil rakyat akan berada di garda depan untuk menjamin kualitas itu,” ujar Devi menutup sidang paripurna hari itu.
Red.
Posting Komentar